Sekjend Aliansi Banten Birokrasi Angkat Bicara,Statemen Wagub Banten Tak Elok
Cilegon – Banten -detik Indonesia news.com// Untuk menghindari simpang-siur kabar ucapan Wakil Gubernur kita menyebut praktik titip-menitip siswa dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) adalah hal yang lumrah, alias biasa aja dan dia bilang itu juga nggak menyalahi aturan karena “nggak merugikan negara.”, Aris Munandar mewakili masyarakat Banten sebagai Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik dan juga sekjend Aliansi Banten Birokrasi meminta Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah menarik pernyataannya.
Aris menyebut pernyataan Wakil Gubernur Banten bahwa praktik titip menitip pada SPMB adalah hal lumrah ngak merugikan Negara adalah tamparan bagi wajah pendidikan Banten.
Ia mencederai integritas birokrasi, melukai hati masyarakat Banten, dan menghancurkan harapan anak-anak yang ingin maju secara sportif. Karena itu Wagub diminta untuk menarik dan mengklairifikasi ucapannya.
“Ini penting untuk meredam kesimpang-siuran serta keresahan yang terjadi di masyarakat, terutama mereka para Orang tua murid yang sedang menangis memikirkan nasib sekolah anak anak mereka” kata Aris, Sabtu (12/7/2025).
Sekjend Aliansi Banten Birokrasi ini menyebutkan pernyataan Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah disampaikan melalui beberapa media dan medsos itu terkesan tidak elok. ” Pendidikan adalah hak, bukan titipan.
Kami tidak akan membiarkan masa depan pelajar Banten dijual murah oleh memo titip menitip”, “Lebih baik diam daripada berbicara omong kosong yang tidak bermanfaat apalagi itu melukai hati orang banyak.”
“Saya rasa Pak Wagub tidak keberatan untuk menarik pernyataan tersebut. Ini kan penting untuk masa depan Banten sendiri,” tambahnya.
Menurut Aris,”Seharusnya Gubernur Banten Bersama Instansi Dindik Banten menjaga dan menjadikan lebih baik ekosistem Pendidikan Banten ini, proses seleksi dilakukan sepenuhnya secara daring dan real-time, sehingga tidak memungkinkan adanya celah untuk terjadinya intervensi manual.
Sportifitas diutamakan sehingga calon siswa murid yang benar benar berprestasi dan memenuhi haknya untuk bersekolah di sekolah2 impiannya tidak tersingkirkan akibat adanya titip menitip melalui jalur kekuasaan apalagi uang.
Seharusnya Dia memastikan pihaknya tidak akan berkompromi dengan siapa pun dan dalam bentuk pelanggaran apa pun. Revisi dan perkuat sistem SPMB dengan prinsip akuntabilitas dan keterlibatan publik.
Termasuk di dalamnya pengawasan langsung dari organisasi pelajar, komite sekolah, dan masyarakat sipil sebagai bentuk transparansi Bukan malah berbicara seperti itu” tuturnya.
” Wakil Gubernur yang terhormat, kami mohon agar dapat menarik kembali pernyataan telah menciderai hati Rakyat apalagi masa dimana sekarang banyak orang tua siswa sedang berjuang menyekolahkan dan memikirkan pendidikan anak anaknya, Pernyataan tersebut sudah termasuk kategori pembusukan moral dunia Pendidikan di Indonesia dan kami berharap Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah dapat memberikan klarifikasi dan meminta maaf.”kepada dunia Pendidikan terutama masyarakat Banten.
Jangan sampai ucapan anda ini akan diingat sebagai sejarah kelam Pendidikan bagi bangsa ini.”
Tutur aris Sambil menutup ucapannya.((Aris Meeng, Cilegon))
