*Penampungan Solar Bersubsidi Diduga Kuat Kebal Hukum,*


Toyomerto Serang Kabupaten, detik Indonesia news. com// Akhir akhir ini ramai dan viral nya pemberitaan tentang penampungan Solar bersubsidi atau kencingan solar bersubsidi dari truk ke lapak pengempul terkesan tidak ada nya respon yang positif dari pihak APH atau pun dari BPMIGAS Banten maupun pusat, sehingga ini membuat ketua Ormas Mappak angkat bicara.

Bos Penampungan Solar bersubsidi yang diduga kuat Kebal Hukum dikarenakan Bos pengusaha penampungan Solar bersubsidi ini adalah Oknum Aparat Aktif yang kini berpangkat Kopral.

Oknum pengusaha ini sebelumnya beberapa Waktu yang lalu pernah ditangkap di Wilayah hukum Polsek Balaraja Polres Tangerang dengan Barang Bukti Mobil Solar Bersubsidi dan walhasil dilepas kan kembali mungkin dikarenakan ada 86 antara kedua belah pihak, karena sampai saat ini kasus nya tidak berlanjut,?”.

Setiap Bulannya nya pengusaha tersebut memberi kan jatah bulanan sebagai uang Koordinasi kepada para pihak APH walaupun dia sendiri seorang Oknum Aparat aktif.

Pengusaha Penampungan Solar bersubsidi ini membuka lapak penampungan nya di kemerangen(pelaminan kramat watu serang) tepat nya berada di wilayah hukum polres Serang, dikarenakan ada nya berita penggerebekan di Taktakan oleh Mabes polri Pengusaha ini pindah tempat di Toyomerto kecamatan kramat watu kabupaten Serang persis nya dibelakang pom bensin Toyomerto.

Oknum Pengusaha penampungan Solar bersubsidi memberikan jatah Bulanan tersebut demi memperlancar nya usaha Kencingan Solar Bersubsidi dari Supir truk yang akan memuat batu batu galian dari gunung pinang kramat watu dengan harga perliter nya Rp. 8000,- dan dijual keIndustri. Atau tempat Galian Di Jls dengan harga Rp 12.000,-.

Ketua Mapak Banten mengungkapkan, “Penampungan Solar Bersubsidi yang dilakukan oleh Oknum Aparat yang berinisial Fis yang kini bertugas diwilayah Banten secara jelas telah merugikan keuangan Negara demi kepentingan diri sendiri atau Golongan, ” Ujar Ellyjaro Ketua Mappak.

Ditambahkan nya lagi, ” Dalam UU Tentang Migas, Penyalahgunaan BBM Bersubsidi sesuai dengan Pasal 55 UU No: 11 Tahun 2020.,dan Pasal 55 UU No: 22 Tahun 2001,Tentang Migas. Ujar nya.

“Kami berharap Agar Pihak Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan POM) BP MIGAS untuk menindak oknum oknum yang telah merugikan keuangan Negara dan juga Rakyat.”ungkap nya.

Dilanjutkan nya, ” Yang membuat kami terheran heran tidak Mungkin pihak Aparat Penegak hukum(APH) tidak Mengetahui aktifitas tersebut yang dilakukan di wilayah hukum polres serang kota polda Banten, atau kah si Pengusaha ini Kebal Hukum dikarenakan ia juga seorang Oknum Aparat Aktif, “tutur nya.

Dilanjutkan nya, ” Apalagi belum lama ini Virall Video nya Fis yang diunggah di medsos bahwa ia telah berkoordinasi dengan aparat aparat baik Polda maupun Polres memberi kan jatah bulanan saat rapat dengan para supir truk MPU dilapak penampungan Solar bersubsidi, kami atas nama warga masyarakat yang juga sebagai Rakyat berharap agar semua pihak yang berwenang untuk menertibkan dan menindak ulah dan kelakuan oknum ini yang semestinya ia menjaga dan melindungi program pemerintah bukan malah memanfaatkan nya dan menyalahgunakan demi keuntungan pribadinya, “pungkas Ellyjaro.(riah) 

Berita Terkait

Top